Peleburan Eijkman ke BRIN, Birokratisasi Ancam Masa Depan Riset

Peleburan Eijkman ke BRIN, Birokratisasi Ancam Masa Depan Riset
Peleburan Lembaga Biologi Molekuler Eijkman dan anggota riset Kapal Baruna Jaya ke di dalam Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menuai kritik publik. Sejumlah pakar menilai langkah itu sebagai bentuk ketidakjelasan visi pemerintahan Presiden Joko Widodo membangun bidang riset dan ilmu pengetahuan.
LBM Eijkman saat ini berada di bawah BRIN bersama nama baru Pusat Riset Biologi Molekuler (PRBM) Eijkman. Eijkman menyusul sejumlah lembaga penelitian independent yang lebih dulu dilebur ke di dalam BRIN: LIPI, LAPAN, BATAN, dan BPPT. 120 orang saintis dan staf Eijkman diberhentikan. BRIN cuma terima sekitar 40 orang staf Eijkman yang berstatus PNS.
Menurutnya, hal itu membawa dampak anggaran lebih besar dan efisien. Terkait Riset Kapal Baruna Jaya, sejumlah periset honorer di Kapal Baruna Jaya termasuk diberhentikan. Alasannya, Kapal Baruna Jaya merupakan anggota berasal dari BPPT yang bakal diintegrasikan bersama BRIN.
Dewan Penasehat Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA) Herlambang Wiratraman menyebut ada persoalan di dalam visi pemerintahan Jokowi di dalam membangun riset. Herlambang menilai pemerintah berfokus terhadap penyeragaman dan birokratisasi lembaga penelitian. Padahal, hal itu justru bakal membunuh pengembangan ilmu pengetahuan Berita Dalam dan Luar Negeri .
“Negeri ini krisis leadership, bukan makna memimpin birokrasi, tapi di dalam soal visi keilmuan, pengembangan ilmu yang lebih maju bagi usaha mengembangkan bangsa ini bahkan peradaban manusia,” kata Herlambang saat dihubungi CNNIndonesia.com, Minggu (2/1).
Herlambang menjelaskan birokratisasi ilmu ilmu dulu berlangsung di Indonesia terhadap masa lalu. Hal itu terekam di dalam buku Andrew Goss berjudul The Floracrats: State-Sponsored Science and the Failure of the Enlightenment in Indonesia. Dalam buku itu, Andrew menceritakan bagaimana birokrasi membawa dampak para pakar flora di Indonesia gagal berkembang. Padahal, Indonesia jadi negara sasaran penelitian ilmuwan dunia. Namun, Indonesia tidak dapat membangkitkan ilmuwannya sendiri.
“Fenomena itu mengulang berasal dari keadaan yang berlangsung di masa lampau bahwa ilmuwan yang sudah maju, kelas dunia, bersaing bersama dunia internasional, tiba-tiba dapat hilang cuma sebab pendekatan birokrasi,” ucap Herlambang, Senin (3/1).
Ketua Akademisi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI), Satryo Soemantri Brodjonegoro termasuk berpendapat senada. Dia melihat peleburan lembaga riset ke di dalam BRIN merupakan bentuk kaburnya visi pemerintah di dalam bidang ilmu pengetahuan.
Satryo menyebut akhir berasal dari pendirian BRIN adalah kemunduran bagi ilmu ilmu Indonesia. Menurutnya, lembaga itu cuma bakal menaikkan masalah, terutama soal akuntabilitas pengembangan ilmu pengetahuan.
“Menurut saya, pemerintah belum miliki visi yang betul mengenai riset dan ilmu ilmu dan teknologi. Yang mereka bayangkan kegiatan yang sifatnya proyek,” kata Satryo saat dihubungi CNNIndonesia.com terhadap Minggu (2/1).
Lihat Juga :
Satgas Covid IDI Cemas Nasib Periset Eijkman Usai Dilebur ke BRIN
Satryo berpendapat seharusnya BRIN cuma berperan sebagai lembaga pendana riset. Lembaga ini mengelola dan mendistribusikan anggaran negara mengenai riset ke berbagai instansi. Di saat yang sama, lembaga-lembaga penelitian layaknya LIPI, LBM Eijkman, BPPT tetap beroperasi secara independen. Mereka diberi ruang seluas-luasnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan.
“Semua lembaga yang sudah dilebur itu, dikembalikan layaknya semula sesuai tupoksi masing-masing,” ujar Satryo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *