MENGENAL BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT)

MENGENAL BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT)

Halo Sobat Sikapi, sebagaimana saran Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi Widodo terhadap rapat terbatas perihal Program Raskin terhadap Juli 2016, penyaluran Raskin diganti bersama menggunakan kartu elektronik yang dapat diberikan segera kepada tempat tinggal tangga sasaran, sehingga dukungan sosial dan subsidi dapat disalurkan secara non tunai bersama menggunakan sistem perbankan. Sistem baru penyaluran dukungan pangan ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 perihal Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai.

Bantuan sosial non tunai diberikan dalam rangka program penanggulangan kemiskinan yang meliputi dukungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan pelayanan dasar. Program ini terhitung dikehendaki bisa mempermudah penduduk untuk menjangkau layanan keuangan formal di perbankan, sehingga mempercepat program keuangan inklusif.

Penyaluran dukungan sosial secara non tunai kepada penduduk dinilai lebih efisien, pas sasaran, pas jumlah, pas waktu, pas kualitas, dan juga pas administrasi. Kartu elektronik yang dimaksud bisa digunakan untuk beroleh beras, telur, dan bahan pokok lainnya di pasar, warung, toko cocok harga yang berlaku sehingga rakyat terhitung beroleh nutrisi yang lebih seimbang, tidak hanya karbohidrat, tetapi terhitung protein, layaknya telur. Selain itu, penyaluran dukungan sosial non tunai terhitung bisa membiasakan penduduk untuk menabung dikarenakan pencairan dana dukungan bisa mereka atur sendiri cocok kebutuhan. Untuk menyalurkan dukungan sosial non tunai ini, diawali bersama pendaftaran peserta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang dijalankan oleh Kementerian Sosial (Kemensos).

Dari situ, calon KPM dapat mendapat surat pemberitahuan berisi teknis pendaftaran di tempat yang udah ditentukan. Data yang udah diisi oleh calon penerima program ini selanjutnya diproses secara paralel dan sinergis oleh bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), kantor kelurahan dan kantor walikota/ kabupaten. Setelah verifikasi knowledge selesai, penerima dukungan sosial dapat dibukakan rekening di bank dan beroleh Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang berguna sebagai kartu non tunai untuk pengambilan dukungan pangan aplikasi bansos .

Penerima dukungan sosial yang udah memiliki KKS bisa segera singgah ke e-warong (Elektronik Warung Gotong Royong) terdekat untuk jalankan transaksi pembelian bahan pangan menggunakan KKS. E-warong adalah agen bank, pedagang atau pihak lain yang udah bekerja serupa bersama bank penyalur dan ditentukan sebagai tempat pencairan/penukaran/pembelian bahan pangan oleh KPM, yaitu pasar tradisional, warung, toko kelontong, warung desa, Rumah Pangan Kita (RPK), agen bank yang menjual bahan pangan, atau usaha eceran lainnya.

KPM bisa membeli bahan pangan cocok kebutuhan terhadap e-warong yang memiliki tanda lokasi penyaluran dukungan sosial non tunai. Transaksi dijalankan secara non tunai mengacu terhadap jumlah saldo yang tersimpan terhadap chip KKS. Lewat sistem yang terhubung bersama perbankan ini, penyalur dukungan dapat beroleh laporan rinci seputar jumlah dana yang udah disalurkan, jumlah dana yang ditarik oleh penerima, jumlah dana yang tersisa dan berapa orang penerima yang belum menarik dukungan pangannya.

Penyaluran dukungan pangan secara non tunai melalui BPNT mengacu terhadap 4 (empat) prinsip umum, yaitu:

1. Mudah dijangkau dan digunakan oleh KPM.

2. Memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM dalam menggunakan bantuan, kapan dan berapa banyak bahan pangan yang dibutuhkan. Juga terhitung kebebasan pilih model dan mutu bahan pangan berdasarkan preferensi yang udah ditetapkan dalam program ini.

3. Mendorong usaha eceran rakyat untuk beroleh pelanggan dan peningkatan pendapatan bersama melayani KPM.

4. Memberikan akses jasa keuangan kepada usaha eceran rakyat dan KPM.

Adapun faedah yang bisa diperoleh dari BPNT, yaitu:

1. Meningkatnya ketahanan pangan di tingkat keluarga penerima manfaat, sekaligus sebagai mekanisme dukungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.

2. Meningkatnya transaksi non tunai cocok bersama program Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) yang digagas oleh Bank Indonesia.

3. Meningkatnya akses penduduk terhadap layanan keuangan, sehingga bisa menaikkan kapabilitas ekonomi yang seiring bersama Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI).

4. Meningkatnya efisiensi penyaluran dukungan sosial.

5. Meningkatnya perkembangan ekonomi di daerah, khususnya usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *