Cara Mendapatkan NIB dan Izin Usaha di OSS dengan Mudah

Cara Mendapatkan NIB dan Izin Usaha di OSS dengan Mudah
Setahun lebih perizinan usaha melalui Online Single Submission (OSS) diluncurkan, pemerintah sudah jalankan penyempurnaan di sistem tersebut. Di segi lain, pelaku usaha tetap mengalami ada masalah untuk mampu beroleh izin usaha melalui OSS. Apa yang perlu dikerjakan atau diperhatikan supaya sistem untuk beroleh NIB dan izin usaha mampu lebih mudah?
Ringkasan:
Untuk mampu beroleh izin usaha di OSS, anda perlu terlebih dahulu beroleh Nomor Induk Berusaha (NIB) yang merupakan identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS sehabis pelaku usaha jalankan pendaftaran. Agar sistem beroleh NIB dan izin usaha melalui OSS mampu lebih mudah, maka pastikan deskripsi maksud dan target di anggaran basic cocok dengan KBLI 2017, pastikan laporan pajak pemilik atau penanggungjawab perusahaan sudah rapi, pastikan daerah usaha sudah miliki Izin Lokasi dan IMB, pastikan kesibukan usaha yang dikerjakan tidak berdampak pada lingkungan. Untuk pendirian PT di dalam 2 – 5 hari Anda mampu mengfungsikan fasilitas Pendirian PT Paket Express ⚡. Yang akan Anda dapatkan: Jasa OSS
✔ PT khusus daerah Jakarta
✔ Virtual Office untuk daerah Jakarta
✔ Termasuk NPWP perusahaan
Hubungi Sales Kami
OSS adalah pintu gerbang hanya satu untuk seluruh bentuk perusahaan yang akan mengajukan izin usaha di Indonesia. Baik perusahan lokal (PT PMDN) atau penanaman modal asing (PT PMA); perusahaan berbentuk perorangan, badan usaha atau badan hukum; atau usaha mikro, kecil, menengah, atau besar. Pengecualiannya adalah untuk kesibukan usaha di sektor keuangan, pertambangan, minyak dan gas bumi.
OSS membagi kategori perusahaan di dalam bentuk perusahaan perorangan dan perusahaan non-perorangan. Bentuk-bentuk perusahaan non-perorangan yang mampu mengajukan izin usaha di OSS:
Perseroan Terbatas
Perusahaan Umum
Perusahaan Umum Daerah
Badan Hukum Lainnya yang dimiliki Negara
Badan Layanan Umum
Lembaga Penyiaran
Badan Usaha yang didirikan oleh Yayasan
Koperasi
Persekutuan Komanditer
Persekutuan Firma
Persekutuan Perdata
Karena OSS saat ini adalah hanya satu gerbang, maka yang menanganinya sistem di OSS termasuk lembaga khusus. Berdasarkan Pasal 1 poin 11 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 berkenaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (“PP 24/2018, selanjutnya disebut PP berkenaan OSS”) disebutkan bahwa lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
Selanjutnya, di aturan yang serupa dikatakan bahwa Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau OSS merupakan perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
Untuk mampu beroleh izin usaha di OSS, anda perlu terlebih dahulu beroleh Nomor Induk Berusaha (NIB) yang merupakan identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS sehabis pelaku usaha jalankan pendaftaran. NIB ini adalah tidak benar satu terobosan penting pada sistem perizinan usaha di Indonesia. Selain sebab berisi data-data perusahaan, NIB termasuk berlaku sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Importir  (API) dan akses kepabeanan.
Informasi perusahaan yang dicantumkan di NIB terdiri dari:
Nama Perusahaan
Alamat Perusahaan
NPWP
Nomor Telepon
Nomor Fax
Email
Nama KBLI
Kode KBLI
Jenis API
Status Penanaman Modal
Untuk beroleh NIB, anda mampu melakukannya dengan mendaftar pada laman OSS. Setelah log-in pada sistem OSS pelaku usaha akan diminta isikan data yang diperlukan. Sesuai dengan Pasal 22 ayat (1) PP berkenaan OSS, kala jalankan pendaftaran, pelaku usaha perseorangan isikan data paling sedikit:
nama dan NIK
alamat daerah tinggal
bidang usaha
lokasi penanaman modal
besaran konsep penanaman modal
rencana pemakaian tenaga kerja
nomor kontak usaha dan/atau kegiatan
rencana permintaan fasilitas fiskal, kepabeanan, dan/atau fasilitas lainnya
NPWP Pelaku Usaha perseorangan
Sedangkan bagi pelaku usaha non-perseorangan berdasarkan Pasal 22 ayat (2) PP berkenaan OSS, kala jalankan pendaftaran diminta isikan data paling sedikit:
nama dan/atau nomer pengesahan akta pendirian atau nomer pendaftaran
bidang usaha
jenis penanaman modal
negara asal penanaman modal, di dalam perihal terdapat penanaman modal asing
lokasi penanaman modal
besaran konsep penanaman modal
rencana pemakaian tenaga kerja
nomor kontak badan usaha
rencana permintaan fasilitas perpajakan, kepabeanan, dan/atau fasilitas lainnya
NPWP Pelaku Usaha non-perseorangan
NIK penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan
Setelah sukses beroleh NIB, maka sistem selanjutnya di OSS adalah beroleh Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional termasuk untuk pemenuhan beberapa syarat Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional.
Berdasarkan pengalaman Easybiz membantu pelanggan beroleh NIB dan izin usaha melalui OSS, tersedia sebagian perihal yang mampu dikerjakan supaya sistem beroleh NIB dan izin usaha melalui OSS mampu lebih mudah. Diantaranya adalah sebagai berikut:
Pastikan deskripsi maksud dan target di anggaran basic cocok dengan KBLI 2017
Poin ini berlaku untuk anggaran basic dan perubahannya (bila ada). Untuk perusahaan yang baru berdiri atau didirikan sehabis OSS berlaku, pastikan di anggaran basic pada anggota maksud dan target deskripsi bidang usahanya cocok dengan KBLI 2017.
Di penjelasan Pasal 22 ayat (2) huruf b PP berkenaan OSS, disebutkan bahwa “bidang usaha” yakni bidang usaha yang diatur di dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Lembaga OSS kala ini mengfungsikan KBLI 2017 yang merujuk pada Peraturan Kepala Biro Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 berkenaan Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 berkenaan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (“Peraturan Kepala BPS 19/2017”).
Sistem yang dikelola OSS sudah terintegrasi dengan sistem di Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) di Kemenkumham. Sebelum masuk di sistem OSS untuk beroleh NIB dan Izin Usaha, baik perusahaan berbentuk badan usaha layaknya CV dan Firma atau badan hukum apabila Perseroan Terbatas (PT), perlu selesaikan prosesnya di Ditjen AHU. Untuk PT, akta pendiriannya yang berisi anggaran basic perlu mendapat SK pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM. Sementara CV dan Firma perlu mendapat Surat Keterangan Terdaftar dari Menteri Hukum dan HAM. Seperti yang kami tahu, Maksud dan Tujuan perusahaan dicantumkan di anggaran dasar.
Pastikan laporan pajak pemilik atau penanggung jawab perusahaan sudah rapi
Salah satu cara Direktorat Jenderal Pajak mendongkrak angka kepatuhan perlu pajak adalah dengan mengeluarkan program Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP). Sama halnya dengan sistem di Ditjen AHU, kala ini KSWP sudah terintegrasi dengan sistem OSS. Sehingga apabila KSWP pemilik, penanggungjawab, ataupun pihak yang namanya tertera pada akta pendirian perusahaan tidak valid maka sistem OSS mampu mendeteksinya. Akibat dari KSWP dinyatakan tidak valid adalah anda tidak mampu melanjutkan sistem pengajuan izin usaha melalui OSS. KSWP dinyatakan valid apabila:
Nama perlu pajak dan NPWP cocok dengan data di dalam sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak.
Telah memberikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan untuk 2 (dua) Tahun Pajak terakhir yang sudah jadi kewajiban Wajib Pajak cocok dengan ketentuan aturan perundang-undangan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *